Awas NasDem Membelot, Jokowi Bisa Gagal Nyapres

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru mempunyai satu rekan koalisi, yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Namun, jika partai besutan Surya Paloh itu membelot, maka PDIP terancam gagal mencalonkan calon presidennya Joko Widodo (Jokowi).

"Jokowi jadi capres harus hati-hati, di media yang agak confirm (resmi koalisi), baru NasDem. NasDem tidak bisa dijadikan satu-satunya, bisa mbalelo," tandas akademisi UI Faisal Basri dalam diskusi bertajuk "Jokowi di Mata Intelektual" di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).

Dia menambahkan, PDIP harus ancang-ancang jika seandainya NasDem membelot termasuk ke partai asal Surya Paloh yaitu Partai Golkar.

"Hati-hati bisa balik ke Golkar, bagaimanapun NasDem serpihan Partai Golkar, hati-hati kita, ini harus kita cermati," tandasnya.[inilah]

Ini 'Selebriti' yang Diduga Tak Lolos ke Senayan

Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie bersiap mengangkut barang-barangnya dari ruang kerja, bahkan dari kompleks gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Ia diperkirakan tak lolos menjadi wakil rakyat. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini mencalonkan diri di DKI Jakarta 3 nomor urut 1.
Ia mengakui suaranya jauh menurun. Alasannya, kampanyenya tak maksimal. Ia merasa lebih baik membantu caleg-caleg lain dengan membuatkan atribut kampanye. Ia pasrah. “Saya akan kembali ke habitat dengan menjadi pebisnis,” katanya.
Selain Marzuki, sejumlah nama terkenal seperti Sutan Bathoegana diperkirakan tidak akan lagi bercokol di Senayan. Berbagai alasan kekalahan mereka ungkapkan di majalah Tempo edisi pekan ini. Berikut nama-nama mereka yang diperkirakan tak lolos.
1. Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Daerah pemilihan Jawa Tengah 7 (Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen).
2. Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Daerah pemilihan Jawa Tengah 6 (Purworejo, Wonosobo, Magelang, dan Temanggung).
3. Ramadhan Pohan, anggota Komisi II DPR, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Daerah pemilihan Sumatera Utara 1 (Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi).
4. Abdul Wahab Dalimunthe, anggota Komisi II DPR, pengurus Demokrat, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1.
5. Jafar Nainggolan, anggota Komisi IV DPR, Sekretaris Demokrat Bidang Kelautan Perikanan, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1.
6. Sri Novida, anggota Komisi II DPR, pengurus Demokrat, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1.
7. Arif Wibowo, Wakil Ketua Komisi II DPR, Wakil Sekretaris Bappilu PDIP, Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 (Lumajang, Jember).
8. Indah Kurnia, anggota Komisi XI DPR, Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Bidang Informasi, Daerah Pemilihan Jawa Timur 4.
9. Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III DPR, pengurus PDIP, Daerah Pemilihan Jawa Timur 6.

TEMPO.CO

Hutang Luar Negeri Pemprov DKI Menumpuk

Utang luar negeri Pemprov DKI Jakarta menumpuk. Total hutang untuk membiayai megaproyek mencapai Rp35 triliun. Dengan hutang tersebut, Jakarta sudah tergadai kepada asing. Tiap tahun Pemprov harus mengeluarkan dana ratusan miliar membayar cicilan hutang berikut bunganya.
Apalagi akan ada investari baru senilai 3,4 triliun yen untuk Rencana Induk Metropolitan Priority Area (MPA) hingga 2020 yang bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dikemas dengan Public Private Partnership (PPP).

Pengamat ekonomi politik dari Indonesia for Global Justice (GJI), Salamuddin Daeng, menilai, Jakarta sebagai Ibukota telah “digadaikan” kepada asing. “Penggadaian itu dilakukan melalui utang luar negeri dan investasi,” jelas Daeng, kemarin.

Daeng mengakui hutang tersebut untuk membiayai berbagi proyek besar di Jakarta. Terutama untuk mengurai kemacetan, banjir dan lainnya. “Sayangnya, penyelesaian yang ditawarkan Gubernur DKI Jakarta atas masalah-masalah tersebut dilakukan dengan cara berutang kepada luar negeri, memberikan ruang yang teramat leluasa bagi masuknya modal asing, dan membuka keran impor untuk seluruh kebutuhan infrastuktur,”tandasnya.

Daeng mencontohkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengimpor 656 unit Bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang seluruhnya dari China. Untuk kepentingan tersebut Gubernur Jokowi meminta penghapusan pajak impor.

Tak hanya itu, kata Daeng, Pemprov juga telah membuat utang bagi perealisasian tiga mega proyek, yaitu Mass Rapid Transit (MRT) yang berutang kepada pemerintah Jepang, monorel yang pengerjaannya dipimpin China Communications Construction Company (CCCC) dan seluruh keretanya juga diimpor dari China, serta pengerukan 13 kali/sungai yang dananya dipinjam dari Bank Dunia. Total utang luar negeri DKI untuk membiayai ketiga proyek infrastruktur tersebut mencapai Rp35 triliun, dimana 1,5 miliar dolar AS (sekitar Rp16,5 triliun) di antaranya digunakan untuk pengerjaan proyek monorel.

“Yang lebih gila lagi, Pemprov DKI bahkan telah menetapkan Rencana Induk Metropolitan Priority Area (MPA) hingga 2020 yang dananya sebesar 3,4 triliun yen atau Rp394 triliun, bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dikemas dengan Public Private Partnership (PPP),” imbuh Daeng.

Dari data, MPA akan dikerjakan secara keroyokan oleh sejumlah perusahaan raksasa dari Jepang seperti Mitsubishi Corporation, Chiyoda Corporation, JGC Corporation, Taisei Corporation, Tokyo Metro Co. Ltd, Hitachi Ltd, Metropolitan Expressway Company Limited, dan NYK Line. Bahkan konsultannya pun dari Jepang, seperti dari Nippon Koei Co. Ltd, Oriental Konsultan Co. Ltd, dan Mitsubishi Research Institute Inc.

Andi Baso M, Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta mengaku tidak hapal secara detil. “Tolong tanyakan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, agar valid,”katanya.
M.Sanusi, anggota DPRD DKI Jakarta, mengakui dalam APBD selalu ada pembayaran untuk cicilan hutang berikut bunganya. “Memang ada, tapi jumlahnya saya tidak tahu persis.” (poskotanews)

Ini Surat Perjanjian Antara Caleg Gerindra Pasuruan dengan 13 Ketua PPK

Agustina Amprawati, caleg DPRD Jawa Timur dari Partai Gerindra yang gagal karena suaranya minim melaporkan 13 Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pasuruan ke Panwaslu. Dalam laporan tersebut, sang caleg membawa surat perjanjian berisi kesanggupan PPK mengganti rugi RP 4 miliar jika gagal menggelembungkan suara.

Kesanggupan itu tertuang dalam selembar surat perjanjian tertulis tangan dan ditandatangani oleh 11 PPK dari 13 PPK yang bersedia membantu menggelembungkan suara. Surat perjanjian tersebut dibawa Agustina saat melapor ke Kantor Panwascam Kejayan, Minggu (20/4/2014).

"Yang bertanda-tangan di bawah ini kami 13 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan tanda terima di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami sanggup memenangkan caleg Prop Jatim a/n Agustina Amprawati, ST dan telah kami terima RP 77.500.000....." demikian bunyi surat perjanjian.

Dalam surat perjanjian tersebut tertera tanda-tangan 11 Ketua PPK. Menurut Agustina, selepas memberikan uang Rp 77,5 juta tersebut pada 17 Maret 2014, ia juga memberikan sejumlah uang lagi kepada perwakilan 13 Katua PPK dan sebuah motor Mega Pro dalam waktu berbeda. Uang yang diberikan Agustina pada 13 PKK total Rp 116 Juta. Proses pemberian uang dilakukan di Posko pemenangan Agustina di Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan.

"Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila mengingkari penyataan tersebut kami siap untuk dipidanakan dan mengembalikan dana tersebut sepuluh kali lipat, ditambah kampanye dengan biaya Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) yang ditanggung oleh nama-nama yang tersebut di atas," isi kesanggupan tersebut.

Karena Agustina gagal meraih suara signifikan sehingga gagal menjadi anggota dewan, ia merasa kecewa dan merasa ditipu. Oleh karena itu ia memilih melapor. "Saya serahkan ke pengacara saya," ujar perempuan yang disapa Tina ini usai melapor.

Dari laporan tersebut muncul nama-nama 12 Ketua PPK dan 1 anggota PPK. Mereka yakni Ketua PPK Gempol (Khumaidi), Ketua PPK Lekok (Lutfi), Ketua PPK Prigen (Tauhid) non aktif, Ketua PPK Beji (Budi), Ketua PPK Gondang wetan (Musta'in), Ketua PPK Grati (Sholeh), Ketua PPK Pohjentrek (Edi), Ketua PPK Wonorejo (Suhudi), Ketua PPK Sukorejo (Eko), Ketua PPK Purwosari (Imam), anggota PPK Winongan (Endang), Ketua PPK Bangil (Sujarwanto) serta Ketua PPK Kraton (Ansori).

Sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak KPU maupun Panwas Kabupaten Pasuruan terkait laporan ini karena tengah disibukkan dengan proses rekapitulasi suara.(detik)

Copot Sementara SDA, Ini Keputusan Lengkap Rapimnas PPP Kubu Romi

Rapimnas PPP kubu Sekjen Romahurmuziy (Romi) memutuskan pencopotan Suryadharma Ali dari posisi Ketum. Selain itu menunjuk Waketum Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum. Berikut amar putusan lengkap Rapimnas tersebut.

1. Mengukuhkan hasil rapat pengurus harian DPP PPP yang dilaksanakan pada Jumat 19 April 2014.

2. Rapimnas I PPP yang diadakan pada tanggal 19-20 April 2014 bertemakan 'Merangkai Ishlah Menuju Berkah' dimaksudkan untuk merekonsiliasi semua perbedaan pendapat dan menjalankan amanat Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair dalam rangka islah (perdamaian). Setelah upaya yang sungguh-sungguh untuk membangun komunikasi, Ketua Umum H Suryadharma Ali tetap tidak bersedia menghadiri forum Rapimnas I PPP. Atas dasar tersebut, Rapimnas I PPP dengan tetap berpegang teguh kepada konstitusi (AD/ART), mengoreksi sanksi yang diputuskan rapat pengurus harian DPP PPP pada tanggal 18 April 2014 dari semula 'peringatan pertama' menjadi PEMBERHENTIAN SEMENTARA kepada H Suryadharma Ali dari jabatannya selaku ketua umum DPP PPP.

3. Rapimnas I PPP menetapkan saudara H Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum DPP PPP untuk mengisi lowongan jabatan Ketua Umum DPP PPP sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga PPP sampai dengan pelaksanaan muktamar yang dipercepat.

4. Rapimnas I PPP memberikan mandat kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas untuk menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III pada Hari Rabu, tanggal 23 April 2014.

5. Rapimnas I PPP mengamanatkan kepada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III untuk menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar yang dipercepat.
Jakarta, 20 April 2014 pukul 01.30 WIB.

Tanda Tangan Pimpinan Rapat

Ketua Lukman Hakim Saifudin dan Sekretaris HM Romahurmuziy

http://news.detik.com

Dilecehkan Pengguna Twitter, Anis Matta Malah Minta Ma’af

Ada peristiwa yang sedikit menghebohkan di Twitterland hari ini, Sabtu (19/4) terutama bagi para kader PKS yang aktif "berkicau" ria. Betapa tidak terkaget-kaget mereka, karena tiba-tiba ada seorang pengguna Twitter yang bernama @ernestprakasa dengan lancangnya telah memposting gambar Presiden PKS Anis Matta yang didalam gambar tersebut tampak diinjak.

Beragam reaksi dari para kader PKS pun bermunculan. Ada yang emosi, namun ada pula yang tenang-tenang saja menghadapi hal tersebut dengan pertimbangan jika di-counter justru makin menambah runyam permasalahan. Akan tetapi Presiden PKS Anis Matta yang merupakan korban pelecehan dari @ernestprakasa tersebut malah menanggapi hal itu dengan santai.

Berikut jawaban dari Anis Matta melalui akun Twitternya @anismatta mengenai pelecehan tersebut.

@ernestprakasa maaf jk ada sikap/kata2 sy yg mmbuat anda kesal.. Msh bnyk pekerjaan utk mmperbaiki bangsa.. Dan itu hrs dilakukan brsama..:)

Dari ungkapan Anis Matta diatas jelas tergambar jiwa besar seorang pemimpin. Belum pernah saya mendengar ada kasus pelecehan terhadap seorang pemimpin partai ataupun penguasa negeri ini yang dengan senang hati memaafkan orang yang telah menghinanya. Sungguh
luar biasa akhlak Presiden PKS ini.

Menanggapi jawaban @anismatta atas pelecehan tersebut juga mengundang berbagai reaksi dari pengguna Twitter.

Sementara itu, @ernestprakasa pelaku pelecehan terhadap Presiden PKS Anis Matta sudah meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya.

@anismatta Iya Pak. Mohon maaf atas
ketidaksopanan saya ya..

Semoga kedepannya tidak ada lagi anak bangsa yang tega berbuat demikian. [dm/pksnongsa/pksciktim/pksmakassar]

BERANI…!!, Abdullah Hehamahua marah-marah kepada Abraham Samad

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN (2001-2004) Abdullah Hehamahua marah-marah kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Abdullah yang pernah menjadi penasihat KPK itu pun menganggap Abraham tidak tegas menanggapi isu pencalonan dirinya menjadi wakil presiden.

“Saya marah dan kirim pesan ke dia, pimpinan KPK itu tidak boleh tergoda. Abraham Samad harus tegas mengatakan tidak. Jika menerima pinangan, itu melanggar komitmen ketika fit and proper test di DPR bahwa menjadi pimpinan KPK untuk 4 tahun dan tidak boleh tergoda apapun,” kata Abdullah saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Jumat (18/4/2014).

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tertulis tegas bahwa Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun.

“Kalau Abraham menjadi cawapres, secara moral menunjukan dia tidak amanah menjalankan tugas selama 4 tahun karena di pertengahan tergoda. Niatnya bukan pemberantasan korupsi tapi jabatan. Kalau ada godaan lebih tinggi dari jabatan bisa tergoda lagi. Itu ciri orang munafik,” katanya.

Abraham Samad tengah dilirik para partai politik untuk dipasangkan sebagai calon wapres. Seperti, Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan Abraham Samad menjadi pilihan untuk mendampingi Jokowi. Partai Gerindra juga membuka pintu untuk memasangkan Abraham Samad sebagai wakil dari capres Prabowo Subianto.
(HNR)

http://m.metrotvnews.com/read/2014/04/18/232287/eks-penasihat-kpk-marahi-abraham-samad#.U1Go5Bn-JAg

Freeport Bagi Dividen Rp24 Trilyun, Untuk Indonesia Nol

Di AS, Freeport bagikan dividen US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun). Tapi di RI tidak membagi dividen. Padahal, dari belasan anak usaha mereka, hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik.

Freeport McMoran membagikan dividen US$ 2,25 per saham atau total US$ 2,19 miliar. Nominal tersebut jika dirupiahkan setara dengan Rp 24,9 triliun (kurs Rp 11.400/US$).

Tahun buku 2013, perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut mampu membagikan sekitar 84 persen dari total labanya buat para pemegang saham mereka di bursa saham Wall Street, New York. Pembagian dividen akan dimulai pada awal Mei 2014.

Asal tahu saja, pembagian dividen Freeport di AS ini merupakan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Padahal, secara keseluruhan pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013.

Hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik. Pendapatan PT Freeport Indonesia di 2012 mencapai US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar di 2013. Sedangkan laba kotor dari US$ 1,3 miliar di 2012 menjadi US$ 1,5 miliar di tahun lalu.

Namun justru di Indonesia yang tidak ada pembagian dividen. Entah di negara-negara lokasi tambang Freeport lainnya, apakah bernasib sama dengan Indonesia atau tidak.

Rozik B Soetjipto, Presdir PT Freeport Indonesia, seperti dikutip dari Kontan, Kamis (17/4/14), mengatakan, selain Indonesia, tambang Freeport antara lain ada di Peru, Amerika Utara dan Afrika.

Alasan Freeport tidak membagikan dividen di Indonesia karena laba perseroan digunakan untuk investasi proyek baru. Proyek tersebut membutuhkan biaya US$ 1 miliar per tahun. “Lihat saja, investasi kami di 2013 lalu sebesar US$ 1,03 miliar. Bandingkan dengan keuntungan kami,” kata Rozik kepada Kontan.

Sebelumnya, MS Hidayat, Menteri Perindustrian, juga menganggap wajar jika Freeport tidak menyetor dividen ke RI. Keputusan tidak membagi dividen ini sudah disepakati saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang juga direstui perwakilan pemerintah. Dalam hal ini pastilah pihak dari Kementerian BUMN  yang hadir mewakili.

“Dalam RUPS mereka ada porsi pemerintah Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang mewakili Indonesia dalam RUPS, tapi bisa ditanyakan,” kata MS Hidayat.

Untuk diketahui, meski bukan BUMN, Pemerintah RI memiliki saham sebesar 9,34 persen di Freeport Indonesia. Sejak dua tahun terakhir, Freeport tidak menyetor dividen ke pemerintah.(fimadani)

Hanura Bubarkan Duet Win-HT

 Jakarta - Partai Hanura akan membubarkan duet Capres-Cawapres partai Wiranto-Hary Tanoesoedibdjo. Ini dilakukan demi koalisi dengan partai lain.

Hanura realistis, tidak mungkin mengajukan paket pasangan dengan suara yang rendah. Apalagi mengajukan berkoalisi dengan partai lain seperti Golkar yang punya capres sendiri yakni Aburizal Bakrie.

"Harapan kita kalau bisa pasangan Win-HT dipertahankan. Tapi kalau dalam pembicaraan hal itu tidak mungkin ya tentu di pecah, sesuai dengan kesepakatan koalisi yang dibangun dan siapa yang dimajukan ya kita serahkan sepenuhnya kepada pak Wiranto," ujar Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Husin saat dihubungi, Selasa (15/4/2014).

Menurutnya, Ketua Umum Partai Hanura terus melakukan komunikasi dengan internal partai untuk membahas soal segala konsekuensi yang akan diambil jika berkoalisi.

Saleh menjelaskan, Hanura tidak akan ngotot bertarung di Pilpres sendiri dengan perolehan suara yang ada saat ini. "Hanura tidak ingin sekadar ikut-ikutan maju dalam pilpres. Jadi nanti ketika memutuskan maka harus masuk dalam koalisi yang mempunyai peluang besar memenangkan pertarungan," tandasnya. (ilh/hs)

Ini Dia Rangkaian Jadwal Pilpres dari KPU

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akhirnya secara resmi menetapkan jadwal pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 18-20 Mei 2014.

Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon paling sedikit memperoleh kursi DPR 20 % atau jumlah suara sah paling sedikit 25 %.

Setelah pendaftaran calon, KPU kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon. KPU memiliki waktu maksimal empat hari untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen setiap pasangan calon. Sementara untuk pemeriksaan kesehatan akan dilakukan oleh dokter dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk KPU.

Selanjutnya, pada 1 Juni 2014 akan dilakukan pengambilan dan penetapan nomor urut serta dan pengumuman pasangan capres dan cawapres kepada publik.

Setelah tahap pencalonan selesai, dilanjutkan dengan tahap kampanye (4 Juni-5 Juli) dan masa tenang (6-8 Juli). Adapun pemungutan suara di dilakukan pada 9 Juli 2014 atau tiga bulan setelah pemungutan suara Pemilu Legislatif.

Putaran II sendiri akan digelar jika pada putaran I tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia.

Pada putaran II, pasangan calon akan kembali diberi kesempatan untuk melakukan kampanye dalam rangka penajaman visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Setelah itu, dilakukan pemungutan dan penghitungan suara putaran II.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014. [islampos]

Tayangkan Lawak Hina Allah dan Ulama, Ustadz Arifin Ilham Tegur Indosiar

KH. Muhammad Arifin Ilham menegur keras TV Indosiar karena telah menayangkan lawakan yang mengolok-olok lafadz Allah dan para ulama. Pimpinan majelis dzikir Az Zikra ini mengingatkan agar pihak Indosiar dan para pelawak sadar bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar.

“Astagfirullah, TV swasta Indosiar menayangkan lawakan mengejek almarhum ayahanda KH zainuddin MZ, AA Gym, dan abang dengan gaya mencontoh dan membuat menyerak-nyerakan suara zikir. Ini sudah keterlaluan, juru da'wah apalagi lafadz Allah, SUBHANALLAH WALHAMDULILLAH bukan untuk diolok-olok, itu pujian untuk ALLAH yang Menciptakan langit dan bumi, yang Menguasai segala hati dan keadaan, yang Menentukan hidup mati mahlukNya. Haram dan berdosa sangat besar.

Simaklah Kalam Allah ini, "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?" (At Taubah:65).

Rasa tidak hormat pada hamba-hamba Allah yang berda'wah bukanlah umat Rasulullah, "Bukan termasuk umatku, siapa yang tidak menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda dan memuliakan hak-hak orang alim (HR Al Hakim).

Tentu hati hamba yang beriman sedih dan sangat pilu nama Allah dan juru da'wahnya diolok olok, karena hati hamba yang beriman itu bila disebut nama Allah bergetar hatinya dan bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah cintaNya kepada Allah (QS Al Anfal 2).

Betapa beraninya kalian mencari duit dengan memperolok-olok lafadz Allah dan Juru da'wahNya, betapa besarnya dosa menayangkan lawakan penghinaan ini, apakah kalian tidak punya bahan lain untuk dijadikan lawakan yang cerdas mendidik!

Kalian sudah menyakiti kami yang sangat mencintai Allah, RasulNya dan juru da'wahNya.

Baca Kalam Allah ini, sesungguhnya orang orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan akherat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang orang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebodohan dan dosa yang nyata (QS Al Ahzab 57-58).

Semoga kalian sadar atas apa yang kalian perbuat, jangan hanya membuat orang tertawa tanpa akal sehat, ingat hidup kita tidak lama di dunia ini. Abang wajib mengingatkan ini karena sayang pada kalian,” demikian pernyataan KH Arifin Ilham di fan page Facebook-nya, Rabu (16/4).

Selain melalui Facebook, Ustadz Arifin Ilham juga menyampaikan langsung dengan mendatangi pihak Indosiar. Setelah mendapat teguran, pihak Indosiar kemudian meminta maaf secara langsung dengan mendatangi Masjid Az Zikra. Ustadz Arifin Ilham pun memaafkannya.

“Allahu Akbar, setelah Tim Sabilana Az Zikra mendatangi Indosiar tadi siang untuk klarifikasi lawakan yang berlebihan. Malam ini direktur utama Indosiar E. Loe Soei Kim, dengan beberapa produser dan pelawak PNS mendatangi mesjid Az Zikra untuk mohon maaf atas kekhilafan karena keawaman pengetahuan tentang Islam. Dan berjanji untuk tidak pernah mengulanginya lagi. Indosiarpun sungguh sungguh menyadari kekhilafan ini dan akan menayangkan permohonan maaf pada acara yang sama senin malam.

Abang maafkan semuanya. Semoga ini jadi pelajaran berharga untuk para pelawak, artis dan semua stasiun TV. Abang sertakan foto kehadiran mereka malam ini. Allahumma ya Allah bahagiakan kami dengan keberkahan Islam...aamiin.”, tulis Ustadz Arifin Ilham, Rabu (16/4) malam. [IK/bersamadakwah]

Perang di Dunia Maya, Indonesia Paling Sering Serang Israel

Para Hacker Indonesia dan Israel ternyata paling sering terlibat perang di dunia maya. Seperti dilansir Israelnationalnews.com, negara Zionis itu mencatat para hacker Indonesia bersama Malaysia berada di barisan paling atas peretas yang sering menyerang laman negara Israel dan Yahudi.

“Hacker anti-Israel datang dari sejumlah negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia, namun utamanya dari Indonesia dan Malaysia,” tulis Israelnationalnews.com.

Atas serangan dari para hacker Indonesia, Israel mengaku tidak tinggal diam. Selain lewat tentara cyber, peretas dalam negeri Israel mengultimatum akan membalas.

Seorang hackers Israel dengan nama operasi, “Buddhax”, bahkan sudah mengumumkan keberhasilannya memotret sejumlah wajah peretas asal Indonesia dan Malaysia. Dengan mengirimkan  virus ke komputer pertas lawan, “Buddhax” berhasil mengoperasikan webcam milik lawannya itu untuk memotret sejumlah wajah peretas asal Indonesia dan Malaysia.

Wajah peretas itu pun ditampilkan di laman Israelnationalnews.com. Namun peretas asal Indonesia dan Malaysia tak tinggal diam. Aksi balasan pun dilakukan dengan terus melumpuhkan sejumlah laman Israel. (ROL/sbb/dakwatuna)

Jokowi di Mata Israel

Sepak terjang Jokowi ternyata juga dipantau Israel. Laman Israel tak henti menyorot segala macam berita tentang Gubernur Jakarta itu. Laman Israelforeignaffairs.com, misalnya tak ketinggalan memotret perjalan Jokowi di peta perpolitikan nasional.

Laman Israel itu mengutip sepak terjang Jokowi dari sejumlah media asing dan media Indonesia. Ada sekitar 25 berita yang terkait soal Jokowi di laman Israel itu. Uniknya, berita soal Jokowi baru intensif jadi sorotan laman itu sejak bulan Maret, atau hampir bersamaan dengan waktu pencapresan Jokowi oleh PDI Perjuangan.

Jokowi pun diportet secara positif dalam berita yang dikutip oleh laman Israel itu. Beberapa berita Jokowi yang dikutip laman Israel itu di antaranya berjudul, "Pencapresan Gubernur Jokowi Riuhkan Politik Indonesia" dan "Jokowi: Penggemar Metal yang Diunggulkan Jadi Presiden Indonesia."

Tak hanya Jokowi yang mendapat sorotan dari media itu. Sejumlah berita terkait tokoh politik nasional pun tak luput dikutip oleh laman Israelforeignaffairs.com. Namun porsi sorotan pada Jokowi menyita perhatian terbanyak.

Bukan hanya sebatas media, perwakilan Israel pun intensif menjalin kontak dengan tokoh politik Indonesia. Salah satu tokoh yang pernah menjalin kontak dengan Israel adalah petinggi Partai Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan. Kini Ferry bersama Partai Nasdem-nya menjalin koalisi untuk meloloskan Jokowi sebagai presiden Indonesia.(republika)

Jokowi dan PDIP Dinilai Berkiblat ke AS

Kritik atas pertemuan antara Megawati dan Jokowi dengan sejumlah duta besar asing terus mengundang kritik. Pengamat politik Agung Suprio menilai, langkah Jokowi dan PDIP menunjukkan arah politik mereka yang berkiblat ke barat, khususnya Amerika.

Selain pertemuan dengan Dubes Amerika pada pekan ini, Megawati juga sempat menginjakkan kaki ke Istana Presiden saat bertemu Presiden Amerika, Barack Obama. Padahal, sejak kalah di pemilu 2004 dan 2010, Mega pantang menginjakkan kaki ke Istana dan berada satu tempat dengan Presiden SBY.

Namun saat ada Presiden Amerika di Istana, Mega pun mengubah sikapnya. "Ini adalah //blunder positioning//. PDIP adalah partai oposisi yangg kerap bersebrangan dengan kebijakan penguasa yang notabene presidennya berkiblat ke Amerika. Sekarang PDIP justru partai yang pertama berkiblat ke Amerika untuk membahas cawapres," kata Agung Suprio, kemarin.

Dia pun mengatakan bahwa sikap Mega dan Jokowi yang berkiblat ke asing sudah menyalahi prinsip politik Bung Karno.

Sebelumnya, eks Duta besar Amerika untuk Indonesia, Scot Marciel, pernah melontarkan pujiannya pada Jokowi. saat masih menjabat sebagai Dubes, Scot mengaku Jokowi adalah gubernur yang penuh ide dan gagasan.

"Kami mendukung segala hal yang dilakukan Gubernur," ujar Scot selepas bertemu Jokowi di Jakarta, pada Januari 2013.

Amerika memang punya banyak kepentingan di Indonesia. salah satu kepentingan Amerika adalah tambang emas dan tembaga mereka di Freeport, Papua.(republika)

Ulama Berkumpul, Dorong Terwujudnya Koalisi Partai Islam

Para ulama dan pimpinan ormas Islam tingkat pusat berkumpul untuk menyatukan sikap politik agar partai Islam bersatu untuk menentukan Capres-Cawapres Islam 2014. Acara tersebut digelar di AQL Islamic Center, Jakarta, Senin (14/4/2014).

Ulama Betawi KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i mengatakan semua merasa terpanggil menaruh perhatian untuk kepentingan umat Islam Indonesia. "Kita semua khawatir, apa jadinya negeri ini jika jatuh dipimpin oleh orang yang salah," ujar kyai Rasyid.

Pimpinan perguruan As Syafiiyah itu juga bersyukur perolehan suara partai Islam dan berbasis massa Islam dalam hitungan cepat total mendapat lebih dari 30 persen, karenanya para pimpinan partai Islam harus ikhlas berkoalisi untuk kepentingan umat.

Dalam acara Musyawarah Kepemimpinan Nasional Umat 2014 tersebut, tercetus gerakan Koalisi Umat Islam. Sebagai dewan pembina, terpilih nama-nama seperti Din Syamsudin, KH. Hasyim Muzadi, Habib Rizieq, KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i, KH. Cholil Ridwan, KH. Syuhada Bahri, juga tokoh muslimah seperti Ida Hasyim Ning dan Nurdiyati Akma.

Untuk tim pelaksana, dewan pembina memilih Ustaz Bachtiar Nasir sebagai ketuanya, sekjen MIUMI tersebut akan dibantu oleh KH. Muhammad al Khaththath (Sekjen FUI), Ustaz Adian Husaini (Insists), Ustaz Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyah), Ustaz Aslih Ridwan (GPMI), Ustaz Jafar Shodiq (FPI) dan lainnya.

Insyaallah mereka akan bergerak melakukan koordinasi dengan berbagai komponen umat Islam khususnya para pimpinan partai Islam untuk mendorong terciptanya koalisi partai Islam. (suara-islam)

Ratna Sarumpaet menilai biaya Blusukan dan Kampanye Jokowi dibiayai James Riyadi

Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet mengatakan, asing tidak akan sukarela melepas dominasinya politik ekonomi pada bangsa Indonesia, karenanya mereka akan melakukan apa pun untuk memenangkan calon presiden (Capres) yang mereka harap bisa jadi bonekanya.

Ia bahkan mengatakan, semua biaya blusukan dan kampanye yang dilakukan Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi dipengaruhi oleh konglomerat Indonesia yang pernah dekat mantan presiden AS, Bill Clinton, James Riady.

“Konglomerat hitam ini punya hubungan sangat dekat dengan Bill Clinton dan isterinya  dan  makelar-makelar di USA,” tukasnya kepada hidayatullah.com, Senin (14/04/2014) saat diminta tanggapan adanya “kampanye” Jokowi di naskah Ujian Nasional (UN).

Ia mengingatkan bahaya dominasi asing dan menuntut segera digelar SI MPRS 2014.

“Silahkan berkampanye securang-curangnya tapi jangan memanipulasi pendidikan dan generasi muda,” tandas Ratna.

Sebelumnya, salah satu Capres disebut-sebut melakukan kampanye terselubung melalui soal Ujian Nasional (UN) tingkat SLTA. Pada soal Bahasa Indonesia, Senin 14 April 2014, diketemukan soal di mana ada nama Joko Widodo.

Soal ujian Bahasa Indonesia ini dinilai sebagai kampanye terselubung, karena memasuki ranah pendidikan yang seharusnya terbebas dari hingar bingar politik. Aksi terselubung tersebut sontak saja mendapat kecaman di dunia maya.

Rata juga mengatakan asing saat ini sudah menguasai bangsa Indonesia, termasuk ikut mengkonsep 70 Undang-undang perekonomian.

“Asing mengkonsep sekitar 70 Undang-undang perekonomian kita dan dengan bodohnya DPR dan Pemerintah mensahkannya. Dengan cara itulah mereka bisa menguasai SDA kita,” katanya.(hidayatullah)

“Kampanye” Jokowi di Lembar UN dinilai Keterlaluan

Beredarnya gambar soal Ujian Nasional (UN) 2014 pelajaran Bahasa Indonesia yang salah satu soalnya mengesankan bentuk kampanye calon presiden (Capres) Joko Widodo atau Jokowi dinilai keterlaluan.

Aktifis perempuan, Ratna Sarumpaet menilai kampanye terselubung dan intervensi itu bisa dibuat oleh dua kemungkinan.  Kemungikan pertama, jelas dia, ini adalah intervensi asing. Karena seperti diketahui Ujian Nasional (UN) adalah proyek yang digagas dan dibiayai oleh asing atau World Bank.

Kemungkinan kedua, menurut Ratna, hal itu merupakan intervensi rezim Susilo B Yudoyono (SBY) sebagai black-campaign. Namun Ratna mengaku lebih cenderung pada alasan pertama pengaruh asing, juga karena dua alasan.

“Asing mengkonsep sekitar 70 Undang-undang perekonomian kita dan dengan bodohnya DPR dan Pemerintah mensahkannya. Dengan cara itulah mereka bisa menguasai SDA kita,” kata Ratna dalam keterangan tertulisnya kepada hidayatullah.com, Senin (14/04/2014).

Ditegaskan Ratna, asing tentu saja tidak akan sukarela melepas dominasinya atas politik ekonomi kita dan akan melakukan apa pun untuk memenangkan Capres yang mereka harap bisa jadi bonekanya.

Alasan kedua, jelas Ratna, biaya blusukan dan kampanye Jokowi digarap dan dibiayai oleh James Riyadi.

“Konglomerat hitam ini punya hubungan sangat dekat dengan Bill Clinton dan Isterinya  dan  makelar-makelar di USA,” tukasnya.

Apapun dalih yang dilontarkan, jika benar kampanye Jokowi melalui soal ujian sekolah ini sangatlah keterlaluan, demikian ditegaskan tokoh vokal ini yang kerap mengingatkan bahaya dominasi asing dan menuntut segera digelar SI MPRS 2014.

“Silahkan berkampanye securang-curangnya tapi jangan memanipulasi pendidikan dan generasi muda,” tandas Ratna Sarumpaet

Sebelumnya, salah satu Capres disebut-sebut melakukan kampanye terselubung melalui soal Ujian Nasional tingkat SLTA. Pada soal Bahasa Indonesia, Senin 14 April 2014, diketemukan soal dimana ada nama Joko Widodo.

Soal ujian Bahasa Indonesia ini dinilai sebagai kampanye terselubung, karena memasuki ranah pendidikan yang seharusnya terbebas dari hingar bingar politik. Aksi terselubung tersebut sontak saja mendapat kecaman di dunia maya.
(hidayatullah)

Capres paling Bernafsu Berkuasa

"Blusukan" politik yang dilakukan oleh bakal calon presiden dari PDIP Joko Widodo kepada Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menunjukan kalau Jokowi paling bernafsu menjadi capres.

"Sekarang rakyat tahu, siapa calon presiden yang paling bernafsu ingin berkuasa. Blusukan politik ini menjadi bukti nyata bahwa Jokowi ngebet ingin menjadi presiden," kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago dalam keterangan resminya, Minggu (13/4/2014).

Menurut dia, sepatutnya negosiasi koalisi dilakukan oleh partai pengusung, bukan oleh Capresnya itu sendiri. Namun, hal ini malah dilakukan oleh kandidat sendiri, Jokowi.

"Kalau dilakukan sendiri, bisa menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan, jika PDIP tidak jadi mengusung Jokowi, dia tetap maju menggunakan partai lain," katanya.

Lebih lanjut Chaniago menjelaskan, selain menimbulkan dugaan bahwa Jokowi memang ngebet jadi calon presiden, blusukan politik yang dilakukannya juga mengisyaratkan adanya kerenggangan hubungan antara Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Megawati, kata dia, adalah tokoh politik yang sangat dihormati. "Seharusnya yang dilakukan Jokowi adalah berdiam di rumah Megawati dan menunggu partai lain datang melamar," ucapnya.

Dirinya menilai, langkah yang diambil Jokowi, lebih berkesan tapi 'grasak grusuk' politik daripada blusukan politik, karena Capres PDIP ini sepertinya sedang panik.

"Mungkin beliau takut namanya dicoret dari Capres PDIP setelah Jokowi Effect yang diandalkan ternyata gagal memenuhi harapan partai," pungkasnya. (*sindo)

Fahri Hamzah : PKS Tidak Mau Ikut Koalisi Jika Presidennya Modal Cengar Cengir Dan Ngotot Tanpa Konsep

Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah mengatakan PKS tidak akan berkoalisi dengan partai manapun tanpa diikat oleh satu konsep koalisi yang jelas dan tegas. Berbagai koalisi yang selama ini asal koalisi, menurut Fahri tidak satu pun yang efektif. Pengalaman tersebut memaksa PKS harus lebih dahulu menyiapkan konsep koalisi.

“Sebelum koalisi, PKS harus menyiapkan konsep koalisi yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada. Sebab, koalisi pemerintahan selama ini mulai dari era Gus Dur, Megawati, SBY tahap 1 dan 2, semuanya gagal. Oleh karena itu kami tidak mau ikut-ikutan mencari partner koalisi sebelum jelas konsep koalisinya masing-masing,” kata Fahri, saat dihubungi wartawan, Sabtu (11/4).

Karena itu, PKS belum akan menggalang pertemuan dengan partai manapun. “Saat ini kami masih fokus untuk perhitungan suara dan menjaga suara kami tetap utuh,” ujarnya.

Dijelaskan Fahri, pentingnya kesamaan konsep koalisi justru untuk memperjelas rencana membangun pemerintahan. Koalisi harus bisa mensiasati masalah yang secara teoritis akan selalu menghantui pembentukan pemerintahan koalisi, yaitu anomali sistem presidensial dan multi partai.

“Sistem negara kita ini kan anomali. Kita pilih sistem presidensil. Harusnya hanya ada dua atau tiga partai. Sistem multi partai hanya ada dalam sistem parlementer. Dengan sistem ini dan kondisi saat ini, tanpa disiasati maka siapapun presiden yang berkuasa akan menghadapi kondisi instabilitas yang sifatnya permanen ini. Sayangnya tidak ada satupun partai yang bicara bagaimana cara mensiasati ini,” urainya.

PKS sendiri kata Fahri, memikirkan dua opsi yaitu memimpin koalisi atau menjadi oposisi guna menghindari jadi korban koalisi.

“Kami selalu dituduh menjadi biang kerok dalam koalisi, padahal kami ini korban dari sistem koalisi yang tidak dipimpin secara baik,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, sejak berkoalisi di bawah pimpinan SBY, PKS tidak pernah diajak bicara mengenai pilihan cawapres Boediono pada pilpres lalu dan berbagai kebijakan strategis lainnya.

“Karena itu, PKS tidak mau jadi bagian koalisi jika presidennya hanya punya modal cengar-cengir atau ngotot tanpa konsep. PKS tidak mau lagi ikut-ikutan membangun sesuatu yang akan hancur dalam waktu singkat.

Jangan karena popularitas tinggi, koalisi mendukung capres tertentu, padahal capres tersebut tidak punya konsep apapun yang pernah diungkapkan,” pungkas Fahri.(fas/jpnn)

ICW: PDIP Masuk Nominasi Terbanyak Lakukan Politik Uang Saat Kampanye

Masuk dalam nominasi sebagai salah satu partai yang melakukan politik uang  versi Indonesian Corruption Watch (ICW) selama masa kampanye, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak terima.

Ketua DPP PDIP, Eva Sundari justru menyalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pelaksanaan pemilu berdasarkan suara terbanyak.

"Salahkan MK, karena praktek money politik (politik uang) tidak terjadi di Pileg 2004 ketika sistem pemilu masih nomor urut (close system)," katanya dikutip dari Okezone, Senin (8/4/2014).

Menurutnya, sejak MK dimasa kepemimpinan Mahfud MD, memutuskan pemilu suara terbanyak, maka mulainya praktek politik uang.

"Termasuk banyak berduyun-duyun artis dan pengusaha kaya karena hanya popularitas yang kaya yang bisa bertarung," tukasnya.

Eva menambahkan, putusan di atas kertas, tanpa adanya assessment realitas dan dampaknya, ibarat penegakkan hukum  tapi demi hukum itu sendiri. Demikian juga partai-partai politik pengusung suara terbanyak sekarang silakan berefleksi atas wajah politik kita saat ini yang semakin liberal.

"Putusan MK tidak demi keadilan, kontra produktif bagi kualitas demokrasi, perilaku aktor ditemukan sistem yang dikonstruksi," tandasnya.

Seperti diketahui, ICW melansir PDIP melakukan 13 kasus pelanggaran politik uang dan lainnya selama pelaksanaan kampanye di pemilu 2014. Dimana cara ini dianggap merusak nilai dalam proses pemilu. (okz/hs)